oleh: Ahmad Fauzi, SE
Ketika melihat kemiskinan, kita lebih cepat mengeluarkan sapu tangan daripada isi dompet (pepatah rusia)
Pendahuluan
Kemiskinan merupakan salah satu isu sentral yang paling menonjol dan dianggap sebagai masalah pembangunan terutama pada Negara-negara berkembang, yang di dalamnya termasuk Negara Indonesia. Sebagaimana kondisi perekonomian Negara berkembang lainnya, kondisi perkonomian Indonesia sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia.
krisis yang terjadi pada tahun 1997 yang lalu, sampai saat ini masih terasa, ternyata bangsa kita belum mampu bangkit dari keterpurukan. Kenaikan BBM tahun 2005 kembali membawa bangsa kita ke dalam lembah kegoncangan, diikuti dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan orang miskin.
Kebijaksanaan pemerintah atas kenaikan BBM (pengurangan subsidi BBM) tahun tersebut terhadap orang miskin adalah penanggulangan kemiskinan yang bersifat mikro (langsung pada sasaan), pemerintah memberikan kompensasi terhadap orang miskin, yang selanjutnya dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang intinya adalah bagaimana kaum du’afa tersebut tidak sampai terperosok jauh sampai kelembah kemiskinan yang paling dalam dengan kata lain minimal mereka masih mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. kebijakan ini ternyata memicu sebagian besar masyarakat untuk berteriak ‘kami miskin dan tidak mampu’ BLT berubah menjadi histeria massa
Mei 2008, mau tidak mau akhirnya pemerintah kembali mengurangi subsidi BBM, kondisi tersebut menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat semakin meningkat disisi lain daya beli masyarakat masih jalan di tempat. Untuk membantu sebagian masyarakat yg tidak mampu, pemerintah akhirnya kembali meluncurkan BLT dengan menggunakan data BPS tahun 2005.
Data dan Fakta
Hasil Pendataan Sosial Ekonomi 2005 yang dilakukan oleh BPS Tanjung Jabung Barat menghasilkan angka sebesar 17.718 kepala rumahtangga sebagai penerima BLT, yang tersebar di 5 Kecamatan. Ketika di release pada bulan Juni 2008 angka tersebut berubah menjadi 17.701 KK, angka ini akhirnya yang menjadi nominator penerima BLT 2008, secara lengkap dapat dilihat pada tabel di atas.
Pelaksanaan BLT Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Sebagaimana diamanatkan Inpres No.3 tahun 2008, BPS sebagai penyedia data dan membuka akses data, dalam pelaksanaan BLT 2008, pelaksanaan verifikasi dan penyaluran KKB sepenuhnya berada dalam wewenang PT Pos Indonesia Kuala Tungkal.
Didahului dengan berbagai rapat koordinasi, baik yang dipimpin oleh Wakil Bupati maupun Para Asisten pada tingkat kabupaten dan kecamatan disepakati (sesuai dengan rule of engagement) verifikasi melibatkan seluruh aparat kecamatan, desa/kelurahan dan RT, kewenangan BPS Tanjab Barat adalah memantau dan mebuka jalur komunikasi atara Pemerintah Kabupaten dan PT Pos. pelaksanaan verifikasi telah dimulai pada tanggal 25 Juni 2008 dan diharapkan akan sudah berakhir pada tanggal 3 Juli 2008, sedangkan pembayaran BLT akan dimulai pada tanggal 6 Juli 2008, yang dilakukan di 4 (empat) titik pembayaran yaitu Kantor Pos Kuala Tungkal (kecamatan Tungkal Ilir, Pengabuan dan Betara), Pelabuhan Dagang (Kecamatan Tungkal ULu), Merlung (Kecamatan Merlung) dan Tebing Tinggi (Kecamatan Tungkal ULu).
Untuk desa-desa yang sulit dijangkau dan memerlukan biaya trasportasi yang tinggi PT Pos bersama Pemerintah Kabupaten merencanakan pembayaran BLT langsung dilakukan pada komuniti, ini diharapkan dapat meringankan beban bagi RTS yang bersangkutan.**
Penerima BLT di Kab. Tanjung Jabung Barat
No Kecamatan Rumahtangga Sasaran
Ketika melihat kemiskinan, kita lebih cepat mengeluarkan sapu tangan daripada isi dompet (pepatah rusia)
Pendahuluan
Kemiskinan merupakan salah satu isu sentral yang paling menonjol dan dianggap sebagai masalah pembangunan terutama pada Negara-negara berkembang, yang di dalamnya termasuk Negara Indonesia. Sebagaimana kondisi perekonomian Negara berkembang lainnya, kondisi perkonomian Indonesia sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia.
krisis yang terjadi pada tahun 1997 yang lalu, sampai saat ini masih terasa, ternyata bangsa kita belum mampu bangkit dari keterpurukan. Kenaikan BBM tahun 2005 kembali membawa bangsa kita ke dalam lembah kegoncangan, diikuti dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan orang miskin.
Kebijaksanaan pemerintah atas kenaikan BBM (pengurangan subsidi BBM) tahun tersebut terhadap orang miskin adalah penanggulangan kemiskinan yang bersifat mikro (langsung pada sasaan), pemerintah memberikan kompensasi terhadap orang miskin, yang selanjutnya dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang intinya adalah bagaimana kaum du’afa tersebut tidak sampai terperosok jauh sampai kelembah kemiskinan yang paling dalam dengan kata lain minimal mereka masih mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. kebijakan ini ternyata memicu sebagian besar masyarakat untuk berteriak ‘kami miskin dan tidak mampu’ BLT berubah menjadi histeria massa
Mei 2008, mau tidak mau akhirnya pemerintah kembali mengurangi subsidi BBM, kondisi tersebut menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat semakin meningkat disisi lain daya beli masyarakat masih jalan di tempat. Untuk membantu sebagian masyarakat yg tidak mampu, pemerintah akhirnya kembali meluncurkan BLT dengan menggunakan data BPS tahun 2005.
Data dan Fakta
Hasil Pendataan Sosial Ekonomi 2005 yang dilakukan oleh BPS Tanjung Jabung Barat menghasilkan angka sebesar 17.718 kepala rumahtangga sebagai penerima BLT, yang tersebar di 5 Kecamatan. Ketika di release pada bulan Juni 2008 angka tersebut berubah menjadi 17.701 KK, angka ini akhirnya yang menjadi nominator penerima BLT 2008, secara lengkap dapat dilihat pada tabel di atas.
Pelaksanaan BLT Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Sebagaimana diamanatkan Inpres No.3 tahun 2008, BPS sebagai penyedia data dan membuka akses data, dalam pelaksanaan BLT 2008, pelaksanaan verifikasi dan penyaluran KKB sepenuhnya berada dalam wewenang PT Pos Indonesia Kuala Tungkal.
Didahului dengan berbagai rapat koordinasi, baik yang dipimpin oleh Wakil Bupati maupun Para Asisten pada tingkat kabupaten dan kecamatan disepakati (sesuai dengan rule of engagement) verifikasi melibatkan seluruh aparat kecamatan, desa/kelurahan dan RT, kewenangan BPS Tanjab Barat adalah memantau dan mebuka jalur komunikasi atara Pemerintah Kabupaten dan PT Pos. pelaksanaan verifikasi telah dimulai pada tanggal 25 Juni 2008 dan diharapkan akan sudah berakhir pada tanggal 3 Juli 2008, sedangkan pembayaran BLT akan dimulai pada tanggal 6 Juli 2008, yang dilakukan di 4 (empat) titik pembayaran yaitu Kantor Pos Kuala Tungkal (kecamatan Tungkal Ilir, Pengabuan dan Betara), Pelabuhan Dagang (Kecamatan Tungkal ULu), Merlung (Kecamatan Merlung) dan Tebing Tinggi (Kecamatan Tungkal ULu).
Untuk desa-desa yang sulit dijangkau dan memerlukan biaya trasportasi yang tinggi PT Pos bersama Pemerintah Kabupaten merencanakan pembayaran BLT langsung dilakukan pada komuniti, ini diharapkan dapat meringankan beban bagi RTS yang bersangkutan.**
Penerima BLT di Kab. Tanjung Jabung Barat
No Kecamatan Rumahtangga Sasaran
2005/2006 Juni 2008
1 Tungkal Ulu 2.506 2.506
2 Merlung 2.330 2.330
3 Pengabuan 2.934 2.931
4 Tunglai Ilir 6.151 6.141
5 Betara 3.797 3.793
Jumlah 17.718 17.701
1 Tungkal Ulu 2.506 2.506
2 Merlung 2.330 2.330
3 Pengabuan 2.934 2.931
4 Tunglai Ilir 6.151 6.141
5 Betara 3.797 3.793
Jumlah 17.718 17.701
Tidak ada komentar:
Posting Komentar