MENCARI SI MISKIN DENGAN DATA LAMA

oleh: Ahmad Fauzi, SE

Ketika melihat kemiskinan, kita lebih cepat mengeluarkan sapu tangan daripada isi dompet (pepatah rusia)

Pendahuluan
Kemiskinan merupakan salah satu isu sentral yang paling menonjol dan dianggap sebagai masalah pembangunan terutama pada Negara-negara berkembang, yang di dalamnya termasuk Negara Indonesia. Sebagaimana kondisi perekonomian Negara berkembang lainnya, kondisi perkonomian Indonesia sangat rentan terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia.
krisis yang terjadi pada tahun 1997 yang lalu, sampai saat ini masih terasa, ternyata bangsa kita belum mampu bangkit dari keterpurukan. Kenaikan BBM tahun 2005 kembali membawa bangsa kita ke dalam lembah kegoncangan, diikuti dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan orang miskin.

Kebijaksanaan pemerintah atas kenaikan BBM (pengurangan subsidi BBM) tahun tersebut terhadap orang miskin adalah penanggulangan kemiskinan yang bersifat mikro (langsung pada sasaan), pemerintah memberikan kompensasi terhadap orang miskin, yang selanjutnya dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang intinya adalah bagaimana kaum du’afa tersebut tidak sampai terperosok jauh sampai kelembah kemiskinan yang paling dalam dengan kata lain minimal mereka masih mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. kebijakan ini ternyata memicu sebagian besar masyarakat untuk berteriak ‘kami miskin dan tidak mampu’ BLT berubah menjadi histeria massa

Mei 2008, mau tidak mau akhirnya pemerintah kembali mengurangi subsidi BBM, kondisi tersebut menyebabkan harga kebutuhan pokok masyarakat semakin meningkat disisi lain daya beli masyarakat masih jalan di tempat. Untuk membantu sebagian masyarakat yg tidak mampu, pemerintah akhirnya kembali meluncurkan BLT dengan menggunakan data BPS tahun 2005.

Data dan Fakta
Hasil Pendataan Sosial Ekonomi 2005 yang dilakukan oleh BPS Tanjung Jabung Barat menghasilkan angka sebesar 17.718 kepala rumahtangga sebagai penerima BLT, yang tersebar di 5 Kecamatan. Ketika di release pada bulan Juni 2008 angka tersebut berubah menjadi 17.701 KK, angka ini akhirnya yang menjadi nominator penerima BLT 2008, secara lengkap dapat dilihat pada tabel di atas.

Pelaksanaan BLT Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Sebagaimana diamanatkan Inpres No.3 tahun 2008, BPS sebagai penyedia data dan membuka akses data, dalam pelaksanaan BLT 2008, pelaksanaan verifikasi dan penyaluran KKB sepenuhnya berada dalam wewenang PT Pos Indonesia Kuala Tungkal.

Didahului dengan berbagai rapat koordinasi, baik yang dipimpin oleh Wakil Bupati maupun Para Asisten pada tingkat kabupaten dan kecamatan disepakati (sesuai dengan rule of engagement) verifikasi melibatkan seluruh aparat kecamatan, desa/kelurahan dan RT, kewenangan BPS Tanjab Barat adalah memantau dan mebuka jalur komunikasi atara Pemerintah Kabupaten dan PT Pos. pelaksanaan verifikasi telah dimulai pada tanggal 25 Juni 2008 dan diharapkan akan sudah berakhir pada tanggal 3 Juli 2008, sedangkan pembayaran BLT akan dimulai pada tanggal 6 Juli 2008, yang dilakukan di 4 (empat) titik pembayaran yaitu Kantor Pos Kuala Tungkal (kecamatan Tungkal Ilir, Pengabuan dan Betara), Pelabuhan Dagang (Kecamatan Tungkal ULu), Merlung (Kecamatan Merlung) dan Tebing Tinggi (Kecamatan Tungkal ULu).

Untuk desa-desa yang sulit dijangkau dan memerlukan biaya trasportasi yang tinggi PT Pos bersama Pemerintah Kabupaten merencanakan pembayaran BLT langsung dilakukan pada komuniti, ini diharapkan dapat meringankan beban bagi RTS yang bersangkutan.**

Penerima BLT di Kab. Tanjung Jabung Barat

No Kecamatan Rumahtangga Sasaran

2005/2006 Juni 2008
1 Tungkal Ulu 2.506 2.506
2 Merlung 2.330 2.330
3 Pengabuan 2.934 2.931
4 Tunglai Ilir 6.151 6.141
5 Betara 3.797 3.793
Jumlah 17.718 17.701

Virtual Private Network : Komunikasi Data dengan cepat, mudah dan murah

Oleh : Riyan Roserina, SST

Perkembangan teknologi informasi saat ini yang semakin pesat membuat akses terhadap informasi semakin mudah. Salah satu teknologi tersebut adalah adanya internet. Dengan internet kita dapat bertukar data, mengirim file, mencari informasi dengan mudah tanpa ada batasan geografis. Kemudahan ini membawa dampak bagi kita untuk meningkatkan produktivitas kerja. Pekerjaan harus segera diselesaikan dalam waktu singkat dimanapun kita berada. Hal ini menjadi lebih sulit apabila data hanya boleh tersimpan di kantor atau program yang hanya bisa diakses melalui jaringan internal, sementara kita tidak terus-menerus berada di kantor. Salah satu solusi untuk hal ini adalah teknologi bernama VPN (Virtual Private Network).

Pengertian VPN
Menurut IETF (Internet Engineering Task Force), VPN is an emulation of a private Wide Area Network (WAN) using shared or public Internet Protocol (IP) facilities, such as the Internet or private IP backbones[1]. VPN memungkinkan pengguna terhubung dengan jaringan publik (internet) dan menggunakannya untuk bergabung dengan jaringan lokal. VPN tidak menggunakan koneksi leased line (kabel) tetapi menggunakan virtual connection.
Gambar 1. Arsitektur VPN
Seperti terlihat pada gambar di atas, virtual connection diibaratkan seperti sebuah ‘tunnel (terowongan)’ yang diciptakan melalui internet sehingga seolah-olah ada jalur khusus untuk mengirim data dari satu tempat ke tempat lainnya. Sementara leased line adalah saluran koneksi telepon permanen antara dua titik yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi publik.

Manfaat VPN
Melalui VPN reliabilitas koneksi tidak mudah terputus. Biaya koneksi yang dibebankan fixed (tetap) tidak tergantung lama koneksi maupun volume data yang ditransfer. Keamanan data yang dikirim melalui VPN juga terlindungi dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya fasilitas security dalam VPN untuk menjamin kerahasiaan data.
Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan beberapa fitur VPN terhadap dial-up ataupun fasilitas lainnya seperti ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line).
Tabel 1. Perbandingan fitur VPN dengan alternatif lainnya

Fitur VPN Dial-up Lainnya (ADSL)

Reliabilitas koneksi Tidak mudah putus Mudah terputus Mudah terputus
Biaya koneksi + Rp. 3 juta untuk Abonemen ke ISP Abonemen ke ISP
64 kbps/bln/lokasi + biaya pulsa
Keamanan koneksi Terlindungi dg baik Kurang Kurang
Kecepatan koneksi 64 kbps, 512 kbps, 56 kbps Saat ini max
2 Mbps, dst 384 kbps (Speedy)

Sumber: Pemutakhiran Infrastruktur Jaringan Internet BPS (haisstis.org/data/buletin/05108.pdf)

Selain itu VPN memiliki banyak keuntungan yang khas dibandingkan jaringan tradisional seperti leased line. Pertama, penggunaan VPN dapat mengurangi biaya operasional karena tidak membutuhkan kabel (leased line) yang panjang. Perusahaan / organisasi hanya membutuhkan kabel dalam jumlah relatif kecil untuk menghubungkan kantor cabang dengan Internet Service Provider (ISP) terdekat di daerahnya. Selanjutnya jalur dari ISP akan terhubung dengan jaringan global yaitu internet.
Kedua, VPN dapat mengurangi biaya telepon untuk akses jarak jauh, karena biaya yang dibutuhkan hanya untuk panggilan ke titik akses ISP terdekat. Selanjutnya akses dial-up dilakukan oleh ISP, bukan perusahaan / organisasi yang bersangkutan. Biaya operasional ISP ditanggung bersama-sama oleh pelanggan ISP sehingga biaya yang dibebankan ke perusahaan / organisasi lebih kecil daripada biaya operasional akses dial-up jika ditanggung sendiri oleh perusahaan /organisasi tersebut.
Keuntungan berikutnya yaitu akses VPN dapat dilakukan dengan mudah dari mana saja, karena VPN terhubung ke internet. Pengguna yang mobile dapat mengakses dari mana saja selama ada akses internet ke ISP terdekat. Hal ini tidak dapat dilakukan dengan leased line yang hanya dapat diakses melalui terminal tertentu.

Perangkat yang dapat menggunakan VPN
Semua perangkat komputer yang dilengkapi dengan fasilitas pengalamatan Internet Protocol (IP) dan di-install dengan aplikasi pembuat tunnel (pembungkusan paket data) dan algoritma enkripsi, dekripsi dapat digunakan untuk membangun komunikasi VPN.

Jenis VPN
Pada umumnya ada 2 jenis VPN yaitu remote access VPN dan site to site VPN [2]. Remote access yang juga disebut Virtual Private Dial-up Network (VPDN) adalah koneksi antara pengguna dengan Local Area Network (LAN) dari lokasi yang jauh (remote). Tipe ini biasanya digunakan oleh pegawai yang ingin terhubung dengan jaringan khusus perusahaannya dari lokasi yang jauh (remote). Perusahaan biasanya bekerjasama dengan Enterprise Service Provider (ESP). ESP akan membangun suatu Network Access Server (NAS) dan menyediakan desktop client software untuk pengguna.
Tipe yang kedua yaitu site to site VPN digunakan untuk menghubungkan 2 kantor atau lebih yang letaknya berjauhan. Jika sebuah perusahaan ingin membangun single private network dengan kantor cabangnya maka jenis ini disebut intranet site to site VPN yang menghubungkan LAN dengan LAN di tempat lain. Sedangkan bila perusahaan ingin membangun koneksi dengan perusahaan lain (supplier, partner) jenis ini disebut ekstranet site to site VPN yang menghubungkan LAN dengan LAN serta memperbolehkan perusahaan lain untuk bergabung.

Metode pengamanan jaringan
Penggunaan jaringan internet sebagai media transmisi data dalam VPN memerlukan perhatian yang khusus terhadap keamanan data agar komunikasi data tercipta dengan aman. Metode yang digunakan untuk pengamanan data pada teknologi jaringan VPN antara lain dengan menggunakan firewall. Fungsi dari firewall adalah untuk membatasi akses ke jaringan internal (LAN) yang terhubung dengan jaringan global (internet).
Pengamanan bisa juga dilakukan dengan melakukan enkripsi pada data yang akan dikirim. Enkripsi merupakan teknik untuk mengamankan data yang dikirim dengan mengubah data tersebut ke dalam bentuk sandi-sandi yang hanya dimengerti oleh pihak pengirim dan penerima data. Setelah sampai ke alamat tujuan, data di-dekripsi ulang untuk mengembalikan bentuk data seperti semula.
Selain itu, data dapat juga dikirim menggunakan protocol khusus yang aman untuk transmisi data melalui internet yang disebut Internet Protocol Security (IP Sec). Alternatif lain adalah menggunakan Authentication, Authorization, Accounting server (AAA server). AAA server merupakan program server yang mengendalikan akses ke suatu komputer, menerapkan kebijakan, memeriksa penggunaan komputer dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk keperluan tagihan (pembayaran).

VPN di BPS
Pada akhir tahun 2006, BPS mulai memanfaatkan VPN. Sebagai tahap awal sekaligus uji coba, VPN menghubungkan BPS di Jalan Dr. Sutomo 6-8, STIS, Pusdiklat, serta 6 BPS Propinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat). Bandwith di BPS adalah sebesar 512 kbps sedangkan di tempat lain sebesar 64 kbps.
Saat ini pemanfaatan 64 kbps di BPS Propinsi cukup memadai untuk kegiatan file transfer, dan akses internet. Rencananya Juli 2008 VPN akan terpasang di seluruh BPS Propinsi dan 33 BPS Kota SBH. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan VPN agar komunikasi data dan voice yang cepat, murah dan mudah dapat dioptimalkan.

Sumber : http://www.pcmedia.co.id/detail.asp?id=840&Cid=22&cp=1&Eid=19
http://computer.howstuffworks.com/vpn1.htm
http://www.beritanet.com/Technology/virtual-private-network.html
http://jumpsheet.blogspot.com/2008/03/vpn.html
http://haisstis.org/data/buletin/05108.pdf


[1] http://www.maswahyu.com/tutorial/Penggunaan%20Virtual%20Private%20Network%20(VPN).pdf
[2] http://computer.howstuffworks.com/vpn1.htm

Metadata

Oleh: Aris Wijayanto, SST

Sebagai insan statistik kita pasti sudah tidak asing dengan istilah data. Lalu apa yang dimaksud dengan metadata? Metadata umumnya didefinisikan sebagai “data mengenai data ”. Metadata menjelaskan mengenai isi, kualitas, kondisi dan karekteristik lainnya dari suatu data. Dalam konteks statistik, metadata dapat berupa latar belakang, tujuan, konten, pengumpulan, pengolahan, kualitas, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan suatu data yang dibutuhkan oleh pengguna data dalam mencari, mengerti, dan menggunakan data statistik1.

Pada Konferensi Statistisi Eropa di Geneva tahun 2000 yang membahas pedoman metadata statistik, diusulkan tiga tipe metadata yaitu:
· Tipe-I adalah metadata yang digunakan untuk membantu pencarian dan navigasi pada situs web (misalnya: search engine, topic link, peta situs ).
· Tipe-II adalah metadata yang berupa informasi mendeskripsikan data statistik agar pengguna data dapat mengerti dan mengevaluasi kecocokan data dengan keperluan pengguna kemudian menganalisa hasilnya. Contoh yang termasuk dalam metadata statistik adalah dokumentasi dari definisi, hubungan antar variabel, spesifikasi, prosedur, skema klasifikasi, dan instruksi.
· Tipe-III adalah metadata yang membantu pascapengolahan (misalnya: download data, sarana statistik untuk analisis)2.

Menurut Taeuber dan Smith (2005)3 komponen dari metadata statistik idealnya terdiri dari aspek-aspek:
(1) Karakteristik data (konten, lingkup, desain, dan tujuan data statistik ).
(2) Kualitas data (presisi secara statistic, non-sampling error, aturan edit dan imputasi, skema pembobotan ).
(3) Diseminasi data (cara memperoleh data, jenis produk data, jadwal pengeluaran produk data, sponsor resmi dari penyelenggaraan survei yang bersangkutan ).
(4) Makalah dan presentasi (makalah dan presentasi yang berhubungan dengan data, penelitian mengenai kualitas data yang bersangkutan).
(5) Pelatihan dan Pertolongan (Pelatihan untuk pengguna data mengenai konsep dasar, terminology, contoh-contoh, petunjuk-petunjuk, contact person yang dapat dihubungi untuk informasi lebih jauh atau bila ada kesulitan).

Metadata sangat penting bagi dunia statistik karena dengan metadata statistik para pengguna data statistik dapat menginterpretasi , mengerti, dan menganalisa data statistik meskipun pengguna tersebut tidak ikut secara langsung dalam proses pembentukan data statistik yang bersangkutan. Metadata statistik juga membantu pengguna dalam mengidentifikasi, menemukan, dan mendapatkan data statistik yang relevan dengan kebutuhan informasi pengguna. Metadata statistik juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi rantai proses pembentukan (perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan lapangan) data statistik. Metadata statistik yang berisi dokumentasi tentang survei yang ada, sistem pembentukan , dan alat pembentukan statistik dapat digunakan sebagai basis pengetahuan untuk pembentukan statistik selanjutnya sehingga menghasilkan statistik yang lebih baik.

Bagaimanakah penerapan metadata statistik di BPS? Sistem Informasi Rujukan Kegiatan Statistik (SiRusa) merupakan penerapan metadata statistik di BPS. SiRusa yang dipelihara oleh SubDirektorat (SubDit) Rujukan Statistik ini menghimpun dan menampilkan metadata kegiatan statistik baik yang dilaksanakan oleh BPS maupun selain BPS (instansi lain, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan lain-lain) secara on-line. SiRusa dapat diakses melalui alamat http://www.bps.go.id/ kemudian klik menu “Clearing House” atau dengan mengunjungi alamat http://sirusa.bps.go.id/. Tampilan SiRusa dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Tampilan SiRusa

SiRusa merupakan sarana yang penting dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang juga merupakan tugas salah satu pokok dari BPS karena SiRusa menghimpun metadata kegiatan statistik baik dari dalam maupun luar BPS. Sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia. Ironisnya, masyarakat umum yang tidak mengetahui keberadaan SiRusa bahkan banyak juga karyawan BPS yang belum pernah membuka halaman SiRusa di internet. Mungkin hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang SiRusa.

Jika kita cermati maka SiRusa termasuk dalam metadata Tipe-I dan Tipe-II. Untuk saat ini SiRusa belum bisa kita masukkan dalam metadata Tipe-III karena pengguna tidak dapat melakukan download data ataupun melakukan analisis data secara langsung dari halaman SiRusa. Untuk mewujudkan agar SiRusa masuk dalam metadata Tipe-III diperlukan perencanaan dan koordinasi yang matang, karena perolehan data dan publikasi statistik di Indonesia telah diatur dalam undang-undang. Lalu apakah SiRusa sudah menjadi metadata statistik yang ideal? Jika kita mengacu pada proposal yang diajukan oleh Taeuber dan Smith, maka menurut pengamatan penulis aspek nomor (1), (2), dan (3) sudah tercakup dalam metadata statistik di SiRusa. Untuk aspek nomor (4) belum ada dalam SiRusa. Jika aspek nomor (4) bisa masuk dalam SiRusa maka kepercayaan pengguna data kepada BPS akan meningkat karena pengguna bisa melihat siapa saja yang telah menggunakan data BPS serta seperti apa kualitas data yang dihasilkan yang diukur secara ilmiah. Sedangkan aspek nomor (5) baru termuat contact person di SiRusa. Bagaimana dengan kualitas metadata statistik di SiRusa? Untuk mengukur kualitas metadata di SiRusa diperlukan kajian lebih lanjut.

Kontribusi apakah yang bisa kita berikan sebagai insan statistisi di BPS daerah untuk memajukan metadata statistik khususnya SiRusa? Pertama, kita rajin mengunjungi halaman SiRusa dan memberi masukan untuk pengembangan sirusa ke depan. Kedua, membantu mensosialisasikan SiRusa kepada teman-teman kita yang berasal dari instansi lain serta teman-teman kita dari kalangan akademisi agar eksistensi SiRusa sebagai portal SSN semakin dirasakan oleh masyarakat.

Catatan:

1 Cynthia M. Taeuber dan Laura Smith, “Metadata and the national Infrastructure for Community Statistics: Issues and Resources”, Washington D.C., 2 November , 2005.

2 Cathryn S. Dippo dan Bo Sundgren, “The Role of Metadata in Statistics”, Washington D.C.

3 Ibid., hlm. 5.

Harga CPO Naik, Jambi Untung atau Rugi ??!!

Oleh: Eri Kuntoro, SST

Terus meningkatnya harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil / CPO) di pasar internasional, berimbas pada semakin membaiknya harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Tetapi apakah kenaikan harga tersebut benar-benar menguntungkan Jambi?

Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor unggulan bagi negara Malaysia dan Indonesia. Hal ini dikarenakan kondisi geografis wilayah Malaysia dan Indonesia memang sangat cocok untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawit. Hingga tahun 2005, lebih dari 85% produksi minyak dunia dihasilkan kedua negara. Dua negara tersebut tidak tersaingi dalam memproduksi sawit pada produk mentah (level upstream), persaingan dengan negara lain baru terjadi pada produk-produk turunannya (level downstream) seperti margarine dan minyak goreng.

Sementara itu di provinsi Jambi sub sector perkebunan masih menjadi salah satu andalan utama dalam menggerakkan perekonomian. Subsektor ini mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jambi sebesar 12 persen, dan menyerap tenaga kerja ribuan orang, terutama di daerah pedesaan. Diantara beberapa komoditas perkebunan tersebut, perkebunan sawit menduduki peringkat kedua komoditas yang paling banyak dibudidayakan setelah karet.

Dalam perdagangan internasional, harga sawit mentah/Crude Palm Oil (CPO) akhir-akhir ini selalu naik. Dalam kurun waktu Januari-Maret 2008 harga minyak sawit mentah di pasar internasional (BMD/Bursa Malaysia Derivates) menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Bahkan pada bulan Februari 2008 harga CPO per ton mencapai MYR 4,350 (USD 1,335/Rp.12,4 juta). Dalam ukuran Tandan Buah Segar (TBS), selama periode Januari-Maret harga berkisar di angka Rp.1.500 per kilogram. Kenaikan harga CPO ini kemungkinan diakibatkan dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang sempat berada di kisaran USD 100 per barel. Naiknya harga minyak mentah dunia ini mengakibatkan, permintaan bahan bakar alternatif biodiesel di pasar meningkat. CPO yang merupakan renewable resourches berpotensi menggantikan bahan bakar minyak yang harganya semakin melambung.

Kenaikan harga CPO ini langsung direspons oleh Departemen Perdagangan dengan menaikkan nilai HPE (Harga Patokan Ekspor) untuk komoditi kelapa sawit, CPO dan turunannya untuk periode 1-30 April 2008. Pada bulan April HPE CPO ditetapkan menjadi USD 1,273 atau naik 28,85 persen dibandingkan HPE CPO pada Maret yang sebesar USD 988. Momentum kenaikan harga CPO harus dimanfaaatkan pemerintah propinsi Jambi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sawit yang pada tahun 2004 memiliki 38 persen perkebunan kelapa sawit. Jangan sampai momentum ini hanya dimanfaatkan oleh perusahaan kelapa sawit swasta yang telah mendominasi kepemilikan lahan kelapa sawit sebesar 56 persen

Dari data Dinas Perkebunan Jambi, produksi CPO Jambi selama tahun 2007 mencapai 1,4 juta ton atau naik 37,25 persen dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,02 juta ton. Apabila produksi pada tahun ini bisa ditingkatkan maka keuntungan yang didapat akan berlipat karena trend kenaikan harga CPO diperkirakan akan berlanjut. Kebutuhan minyak nabati dan lemak dunia pasti terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dari sisi konsumsi minyak makan, kawasan asia masih memiliki tingkat konsumsi di bawah rata-rata konsumsi dunia, dan sejalan dengan tingkat kemakmuran yang akan terus meningkat di wilayah ini, maka konsumsi minyak makan juga akan terus tumbuh. Hal ini menunjukkan potensi pasar yang besar untuk minyak sawit.

Apakah Jambi siap dengan kesempatan ini?
Apabila dilihat dari kondisi makro ekonomi Jambi pada akhir tahun 2007 dan awal tahun 2008, perekonomian mulai menunjukkan peningkatan salah satunya diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2007 yang mencapai 6,6 persen dan inflasi yang mempunyai trend menurun sejak bulan Desember 2007, dimana pada bulan Februari inflasi sebesar 0,45 persen dengan sumbangan komoditas minyak goreng (produk turunan dari CPO) terhadap inflasi lebih dari 10 persen. Sebenarnya inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan harga CPO tidak sebanding dengan keuntungan yang bisa didapatkan dengan meningkatnya produksi sawit. Semuanya tergantung dari kemampuan pengusaha sawit dalam mengatasi hambatan yang selama ini timbul.

Meskipun secara makro ekonomi kondisi perekonomian mulai membaik, namun hal itu belum mampu menjadi stimulus positif bagi para petani kelapa
sawit untuk mampu meningkatkan produksinya. Kendala kendala lain masih banyak dihadapi diantaranya produktivitas yang masih rendah, naiknya harga bibit kelapa sawit, marak beredarnya bibit palsu, munculnya konflik sosial dan isu lingkungan yang gencar disuarakan oleh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Masalah terbesar yang dihadapi oleh petani saat ini adalah permodalan dan harga bibit kelapa sawit yang melejit. Harga bibit kelapa sawit mulai merangkak naik seiring dengan permintaan (demand) bibit yang cukup tinggi karena petani banyak tergiur oleh tingginya nilai jual CPO. Saat ini harga bibit sawit yang bersertifikat sudah mencapai Rp 15.000-Rp 20.000 per batang.

Wilayah potensi pengembangan komoditas kelapa sawit di propinsi Jambi tersebar hampir di semua kabupaten. Dari sepuluh kabupaten dan kota di Jambi, hanya kota Jambi dan kabupaten Kerinci yang tidak memiliki lahan perkebunan sawit. Merangin merupakan kabupaten dengan lahan kelapa sawit terluas, yaitu sekitar 18,87 persen luas lahan kelapa sawit yang ada di provinsi Jambi. Dari lahan tersebut, kabupaten Merangin menghasilkan sekitar 75.282.188 ton kelapa sawit. (maret 2008)

PEREMPUAN : PEMBERDAYAAN VS PEMERDAYAAN

oleh Rita Rif'ati, SST

(Kasie Statistik Kependudukan BPS Prov. Jambi)

Perempuan pada dasarnya merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat, derajat, dan martabat yang sama dengan laki-laki pada umumnya. Laksana dihadapkan pada sebuah cermin, mari kita berkaca: tentang nasib perempuan-perempuan kita. Ada dimana posisinya saat ini? Ketika kita berbicara tentang perempuan maka kita sedang membicarakan manusia yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan kita, sesungguhnya ketika kita bicara tentang perempuan maka kita juga membicarakan hampir separuh potensi penduduk yang bisa jadi mereka adalah saudara kita, tetangga kita, bahkan diri kita sendiri. Dari sudut mana kita akan menempatkannya?

Perempuan adalah aset, salah satu modal pembangunan yang cukup strategis. Akan seperti apa wajah generasi kita dibentuk, kita bisa mencari jawabannya dari wajah kaum perempuan kita. Keniscayaan ini tentu saja bisa dijelaskan dengan jawaban sederhana, sehatnya anak yang dilahirkan tentu saja sangat bergantung dari kondisi kesehatan ibunya, tumbuh kembang anak juga sangat dipengaruhi latar belakang pengetahuan ibu, belum lagi jika kita berbicara tentang penanaman moral dan nilai keagamaan pada anak. Maka tidak salah jika dikatakan bahwa wanita adalah tiang negara. Jika demikian keadaannya lantas apa yang terbayang dalam ingatan kita ketika diberitakan Dg Besse (35 tahun) warga Jl. Dg Tata I Blok 4 Makassar meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya (Jum’at, 29/2) setelah 3 hari kelaparan. Anak Basse yang lain, Bahir (7 tahun) juga meninggal, Aco (4 tahun) nyaris mengalami nasib yang sama jika tidak cepat dilarikan ke RS haji. Bisa jadi jiwa kemanusiaan kita serasa tercabik, bisa jadi juga kita menanggapinya dengan dingin karena telah terkikisnya rasa sensitifitas akibat menjamurnya kejadian serupa di sekitar kita dengan wujud yang lain.

Data berbicara bahwa dari total penduduk Jambi, sebanyak 49,12 persennya adalah perempuan namun potensi itu belum tergarap secara sempurna. Jika gambaran umum tingkat kecerdasan penduduk suatu wilayah ditunjukkan oleh kemampuan baca tulisnya, baru sekitar 93,11 persen perempuan di Jambi yang bebas buta huruf. Pendidikan kaum perempuan juga masih jauh dari kondisi ideal yang diharapkan. Hampir sebagian besar perempuan berpendidikan SD ke bawah atau sebanyak 63,34 persen dan hanya 3,52 persen saja yang dapat mengenyam pendidikan sampai Perguruan Tinggi (Susenas BPS, 2006). Minimnya pendidikan perempuan ini tentu saja berdampak luas. Alih-alih posisi perempuan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan, minimnya pengetahuan telah menempatkan perempuan dalam posisi ‘tidak berdaya’.

Berdasarkan data Survei Kekerasan Terhadap Perempuan/Anak Tahun 2006 yang dilakukan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan & BPS) secara nasional telah terjadi 3 juta tindak kekerasan dan sekitar 2,27 juta perempuan pernah menjadi korbannya. Oleh sebagian masyarakat, tindak kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai hal yang lumrah terjadi terutama dalam rumah tangga dimana pihak pelaku kekerasan pada umumnya sangat dominan dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga masih dipahami sebagai bentuk tindakan dalam mendidik perempuan. Angka korban tindak kekerasan di Jambi sendiri mencapai 6,44 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang hanya mencapai 3,1 persen. Tindak kekerasan ini meliputi penghinaan (5,09 persen), penganiayaan (2,3 persen), sisanya pelecehan dan penelantaran. Dari sejumlah korban tindak kekerasan tersebut sekitar 60,77 persennya adalah mereka yang berpendidikan rendah serta sekitar 82,12 persennya berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Ironisnya, pelaku kekerasan terhadap perempuan adalah orang ‘dekat’ dengan korban. Sebanyak 55,1 persen tindak kekerasan dilakukan oleh suami/pasangan, orang yang semestinya menjadi tempat perlindungan, tempat mengadu, tempat menumpahkan perasaan, tempat mendapatkan keamanan dan kasih sayang.

Dalam hal kesetaraan dengan laki-laki, masih terlihat ketimpangan kemajuan yang dicapai oleh perempuan dibanding dengan laki-laki. Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jambi, berada pada kisaran 59,6 persen (UNDP, 2005). Jika disejajarkan dengan Human Development Indeks (HDI) Jambi di tahun yang sama berkisar 71,0 persen, masih memperlihatkan ketimpangan atau selisih. Kedua ukuran ini dikembangkan oleh UNDP dan menggambarkan kualitas hidup manusia serta merupakan Indeks Komposit yang terdiri dari sejumlah komponen/variabel. HDI mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan secara keseluruhan, sedangkan IPG mengukur hal yang sama tetapi dengan memperhatikan Disparitas Gender. Adanya perbedaan pada kedua indikator ini merupakan sebuah pertanda masih adanya bias atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam meraih kemajuannya. Variabel penyusun HDI dan IPG antara lain adalah Angka Harapan Hidup (AHH), dimana diketahui capaian angka harapan hidup penduduk Jambi sebesar 68,1 tahun, sedangkan harapan hidup perempuan Jambi sebesar 70,2 tahun. Selain AHH, variabel penyusun IPG adalah Angka Melek Huruf (AMH) serta rata-rata lama sekolah. Capaian angka melek huruf perempuan Jambi lima persen lebih rendah dibanding laki-laki. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan berada pada kisaran 7 tahun, atau satu tahun lebih rendah dibanding penduduk laki-laki.

Keterlibatan dan tingkat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan di bidang ekonomi, politik, kekuasaan digambarkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG Jambi tahun 2005 sebesar 55,7 persen atau berada pada peringkat ke-17 se Indonesia. Capaian indeks ini berasal dari beberapa variabel diantaranya diketahui bahwa sebanyak 13,3 persen perempuan duduk di parlemen, ada 36,8 persen perempuan pekerja profesional, teknisi dan ketatalaksanaan, serta 31,4 persen perempuan terlibat sebagai angkatan kerja.

Dalam wajah yang lain perempuan ditempatkan sebagai obyek eksploitasi. Tingginya korban trafficking adalah salah satu buktinya, selain juga fenomena underground economy yang salah satu faktanya menyebutkan omzet dari sekitar 70.000 WTS dan perilaku prostitusi di negeri ini hampir mencapai 9 trilyun rupiah per tahun (data sebelum krisis 1997). Jika Danielle Lloyd (model pakaian dalam) dengan sukarela mengasuransikan tubuh moleknya dengan harga 2 juta pound atau sekitar 126 juta rupiah, apa namanya jika bukan eksploitasi? Kita juga punya fakta yang lagi-lagi berbicara bahwa perempuan adalah aset berharga, ada sebanyak 4.200.000 situs porno dunia dan 100.000 situs porno di Indonesia (Taufik Ismail di TIM). Tidak hanya itu, sebanyak 12 persen situs di dunia mengandung pornografi, 372 juta halaman website pornografi dan 25 persen yang dicari melalui search engine adalah pornografi. Setiap detik 28.258 pengguna internet melihat pornografi dan setiap hari 266 situs porno baru muncul. Oleh karenanya kita menyambut gembira dengan disahkannya RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada rapat paripurna DPR/MPR (selasa, 25/3). Dalam sebuah pasalnya (Pasal 27) disebutkan denda 1 milyar dan 6 tahun penjara bagi orang yang membuat, mendistribusikan, mentransmisikan materi yang melanggar kesusilaan, judi, menghina dan mencemari nama baik, memeras serta mengancam.

Kesepakatan global dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang terdiri dari 8 tujuan, 18 target, 48 indikator menyatakan bahwa setiap negara berkembang harus mampu menurunkan kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, menurunkan HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain, memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta mengembangkan kerjasama global untuk pembangunan.Peliknya permasalahan perempuan dan anak adalah PR besar kita bersama, tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kemauan dari perempuan untuk mengejar ketertinggalannya. Bagaimana kemudian perempuan dapat memposisikan dirinya untuk tidak selalu menjadi objek, apalagi pelengkap penderita. Selain juga dibutuhkan ketulusan niat, kerasnya kemauan dan usaha yang yang serius dari aktivis perempuan untuk menjadi gerbong dari kaumnya dalam mengejar ketertinggalannya. Jika perempuan tidak mau ambil bagian dalam mengejarnya, lantas siapa yang akan terlibat? sedangkan yang akan diperjuangkan disini adalah nasib perempuan itu sendiri.